Karawang | terastv.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di RT 001/RW 002, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Sabtu (11/4/2026) sore.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, Karang Taruna Desa Wadas, serta warga setempat,serta perwakilan organisasi kepemudaan seperti GMPI Telukjambe Timur. Dalam kesempatan itu, masyarakat memanfaatkan momen untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan secara langsung.
Pipik Taufik Ismail mengatakan, kunjungannya merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi warga yang nantinya akan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran di tingkat provinsi.
“Hari ini saya bersilaturahmi. Di Desa Wadas ini banyak aspirasi dari berbagai kalangan yang ingin disampaikan, dan akan saya perjuangkan agar bisa masuk dalam penganggaran provinsi tahun depan,” ujarnya.
Sejumlah persoalan mencuat dalam dialog tersebut. Warga mengeluhkan sulitnya akses pendidikan bagi anak-anak mereka, khususnya untuk masuk jenjang SMP dan SMA yang kerap terkendala sistem zonasi.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan agar kawasan Kampung Budaya dapat dialihfungsikan menjadi sekolah SMP atau SMK guna menjawab kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut.
Tak hanya sektor pendidikan, warga turut menyoroti persoalan infrastruktur. Di antaranya pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Wadas dengan Ciherang yang hingga kini belum terealisasi meski telah direncanakan tahun ini.
“Sudah hampir tiga bulan belum ada alokasi untuk pembangunan jembatan tersebut,” ungkap salah satu warga.
Aspirasi lain yang disampaikan meliputi kebutuhan air bersih serta perbaikan drainase yang dinilai penting untuk menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat.
Melalui kegiatan ini, DPRD Jabar diharapkan dapat menindaklanjuti berbagai aspirasi warga, sehingga kebutuhan dasar masyarakat Desa Wadas dapat segera terpenuhi secara bertahap melalui program pembangunan daerah.
