Jakarta | Terastv.com – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar bagi siswa tetap diutamakan berlangsung secara tatap muka atau luring, meskipun dunia tengah menghadapi tekanan krisis global.
Penegasan tersebut disampaikan sebagai hasil koordinasi lintas kementerian bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Agama. Pemerintah menilai keberlangsungan pembelajaran secara langsung penting untuk menjaga kualitas pendidikan dan mencegah terjadinya penurunan capaian belajar (learning loss).
Arahan itu disampaikan Pratikno dalam rapat internal bersama jajaran kedeputian kesehatan dan pendidikan di Kementerian Koordinator PMK pada Senin (23/3/2026). Ia juga menegaskan kembali arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026), yang menyebut bahwa situasi krisis global harus dimanfaatkan sebagai momentum percepatan transformasi nasional.
Pembelajaran Daring Belum Jadi Prioritas
Pratikno mengungkapkan bahwa pemerintah sempat mempertimbangkan penerapan sistem pembelajaran hybrid yang menggabungkan metode daring dan luring. Namun, setelah melalui pembahasan lintas kementerian, disimpulkan bahwa pembelajaran daring belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.
Menurutnya, pemerintah saat ini lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Hal itu sejalan dengan prioritas besar pemerintah di sektor pendidikan, termasuk program revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, serta Sekolah Unggul Garuda.
Upaya tersebut mencakup seluruh lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Dorong Efisiensi dan Transformasi Digital
Di sisi lain, pemerintah juga menginstruksikan percepatan transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja birokrasi, kualitas pelayanan publik, serta efisiensi di berbagai sektor.
Sejumlah kebijakan turut didorong, antara lain pengurangan perjalanan dinas yang tidak esensial, optimalisasi rapat secara daring, serta penerapan flexible working arrangement (FWA) secara terukur di lingkungan pemerintahan.
Pratikno menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik harus terus diperkuat melalui pendekatan yang lebih efektif dan efisien, guna mendukung percepatan pembangunan yang berkeadilan di tengah tantangan global.
Sumber : detik.com
