KARAWANG | Terastv.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X Kabupaten Karawang dan Purwakarta, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Dusun Jatirasa Tengah RT 002/RW 008, Kabupaten Karawang, Senin (08/06/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri aparatur desa setempat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta warga yang antusias memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.
Dalam sambutannya, Pipik Taufik Ismail menegaskan bahwa dirinya hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan berbagai program dan kinerja pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan serta penggunaan anggaran daerah.
“Saya ditugaskan hari ini untuk menyerap aspirasi sekaligus memaparkan kinerja-kinerja pemerintahan terkait anggaran. Aspirasi yang disampaikan masyarakat akan saya bawa dan perjuangkan ke tingkat provinsi maupun kabupaten. Silakan ibu-ibu dan bapak-bapak menyampaikan langsung kepada saya,” ujar Pipik di hadapan peserta kegiatan.
Pada sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan berbagai kebutuhan dan permasalahan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi lahan pemakaman umum yang dinilai sudah penuh dan mengalami keterbatasan kapasitas akibat tingginya kebutuhan pemakaman warga.
Selain persoalan pemakaman, masyarakat juga meminta dukungan dan bantuan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal agar dapat berkembang dan meningkatkan perekonomian keluarga. Warga turut mengusulkan peningkatan bantuan bagi penyandang disabilitas agar memperoleh perhatian serta akses program yang lebih merata.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Pipik menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki serta mengoordinasikannya dengan instansi terkait.
Menurutnya, kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya menjadi sarana evaluasi program pemerintah, tetapi juga wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada wakil rakyat.
Melalui forum tersebut, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat memperoleh solusi konkret dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan di tingkat daerah maupun Provinsi Jawa Barat.
