KARAWANG | Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X Kabupaten Karawang dan Purwakarta, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Dusun Pasir Talaga II, Senin (08/06/2026)
Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut dihadiri aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta warga setempat yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ini merupakan bagian dari Pungsi DPRD untuk memastikan pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, berbagai usulan dan keluhan warga dapat dihimpun untuk menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut di tingkat provinsi.
Panitia pelaksana mengajak masyarakat memanfaatkan forum tersebut sebagai sarana menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Silakan ibu-ibu maupun masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi kepada Kang Pipik agar dapat dibawa dan diperjuangkan di tingkat Provinsi Jawa Barat,” ujar panitia saat membuka kegiatan.
Dalam sambutannya, Pipik Taufik Ismail menegaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk hadir di tengah masyarakat guna memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya.
“Saya harus hadir di tengah masyarakat untuk mewakili aspirasi mereka, khususnya di Desa Pasir Talaga ini. Saya mendapat tugas untuk melihat apakah program dan kinerja pemerintah sudah benar-benar dirasakan masyarakat. Kehadiran saya juga untuk menyerap aspirasi dan keluhan terkait kesehatan, pendidikan, UMKM, dan berbagai persoalan lainnya,” kata Pipik.
Ia juga mengajak masyarakat agar lebih memahami berbagai program yang telah disiapkan pemerintah, termasuk dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Masyarakat harus mengetahui seluruh program yang ada di Pemerintah Kabupaten Karawang. Contohnya saat ini, sektor UMKM sedang mendapatkan banyak perhatian dan dukungan dari negara sehingga harus dimanfaatkan dengan baik,” tambahnya.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin terbuka sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program pemerintah yang tepat sasaran.
