Terastv.com | “Seorang pemimpin adalah orang yang melihat lebih dari yang lain melihat, yang melihat lebih jauh dari orang lain melihat, dan yang melihat sebelum orang lain melihat.”_ Leroy Eimes
Usai sudah drama dan dinamika politik-hukum tentang Gibran sang mantan Wapres. Tepat pada 11 November 2026, Gibran mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Wapres kepada Presiden Prabowo disaat Prabowo sampai di Bandara Halim Perdanakusuma setelah usai berkunjung ke Prov Aceh Nanggroe Darussalam. Esok harinya, Gibran lanjut menyerahkan surat pengunduran diri yang sama ke Ketua MPR RI di Jakarta.
Setelah itu secara resmi, Presiden Prabowo didampingi Gibran dan sejumlah Pejabat Tinggi Negara menyampaikan pidato resmi di depan media dan publik negeri ini terkait berhentinya Gibran secara resmi sebagai Wakil Presiden RI.
Inilah anti klimaks dari gonjang-ganjing dan karut-marut kasus Gibran yang cukup menguras waktu, energi dan opini publik di segala lini dan aspek kehidupan bernegara-berbangsa di negeri ini. Ibarat bola salju, semakin lama kehebohan dan dinamika kasus suket dan ijazah Gibran makin membesar dan berdampak langsung terhadap stabilitas politik nasional dan tentu saja berpengaruh langsung terhadap legitimasi status Gibran sebagai Wapres.
Jika kita “trace” ke belakang, awal dari polemik, drama dan dinamika kasus Gibran ini bermula dari Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam salah satu putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan terkait ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SLTA/SMA miliki Gibran Rakabuming Raka.
Disisi lain, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan gugatan kasasi terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan MA tersebut adalah kelanjutan proses hukum terkait gugatan tentang surat keterangan (suket) yang kalah di PTUN dan PT TUN, dimana pihak Penggugat mengajukan kasasi.
Pada akhirnya, MA melalui putusan hukumnya menyatakan surat keterangan alias “suket” tersebut tidak sah.
Berdasarkan aturan UU, kedua putusan lembaga pengadilan tertinggi di negara ini sudah “final & binding” (MK) dan tak ada dasar hukum yang kuat untuk Peninjauan Kembali (PK) oleh Gibran terkait putusan hukum MA. Tentu saja putusan hukum MA & MK tersebut berdampak langsung kepada status hukum Gibran sebagai Wapres.
UTAMAKAN KOMPETENSI
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tugas utama Wakil Presiden Republik Indonesia adalah membantu Presiden dalam menjalankan kewajiban dan roda pemerintahan sehari-hari (Pasal 4 ayat 2 UUD 1945).
Secara garis besar, tugas dan fungsi utama Wakil Presiden menurut UUD 1945 adalah:
* *Membantu Presiden:* Mendampingi Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, memimpin rapat, serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.
* *Menggantikan Presiden:* Mengambil alih tugas, wewenang, dan kedudukan Presiden jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya (Pasal 8 UUD 1945).
* *Melaksanakan Tugas Khusus:* Menjalankan penugasan spesifik atau mandat dari Presiden, seperti koordinasi percepatan pembangunan di wilayah tertentu (misalnya penugasan percepatan pembangunan Papua berdasarkan UU Otonomi Khusus).
* *Mewakili Presiden:* Menghadiri acara-acara resmi kenegaraan atau mewakili Presiden apabila Presiden berhalangan hadir.
* *Menjaga Stabilitas dan Menjalin Hubungan:* Menjadi simbol stabilitas politik serta membantu menjembatani komunikasi dengan lembaga tinggi negara seperti DPR, MPR, maupun lembaga yudikatif.
Dari beberapa tugas utama dan penting jabatan Wapres sebagaimana disebut diatas, dapat disimpulkan bawah jabatan Wapres tidak lagi semacam “ban serep” disaat Presiden berhalangan sementara atau bahkan berhalangan tetap, tapi jauh lebih strategis dan berbagi tugas dengan Presiden dalam bidang2 tertentu untuk membantu pekerjaan Presiden secara spesifik dalam Pemerintahan sehari-hari.
Berdasarkan analisis para pakar politik dan hubungan internasional asing—termasuk kajian dari lembaga seperti Council on Foreign Relations serta pengamat politik internasional Ian Wilson dari Universitas Murdoch Australia dalam bukunya _”The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia”_ (2015), peran Wakil Presiden (Wapres) dalam sistem presidensial modern telah berevolusi dari *sekadar jabatan seremonial menjadi posisi yang krusial dalam pengambilan keputusan negara.*
Meskipun porsi kekuasaan nyata seorang Wapres sangat bergantung pada mandat yang diberikan oleh Presiden dan dinamika koalisi politik, para pakar asing merangkum tugas-tugas strategis seorang Wapres sebagai:
* Penasihat Utama dan Pemecah Masalah (Super Advisor & Troubleshooter)
* Terlibat dalam lintas kebijakan
* Turun langsung dalam penanganan krisis dan kebuntuan kenegaraan
* Jembatan politik dan penjaga stabilitas koalisi dalam sistem pemerintahan yang melibatkan banyak partai atau faksi.
Selain itu Wilson menambahkan bahwa tugas penting lain seorang Wapres adalah menjadi utusan khusus diplomasi tingkat tinggi yang mewakili negara di panggung internasional. Di bidang sistem pemerintahan, seorang Wapres adalah Pengawal Reformasi Internal dan Kebijakan Khusus Pemerintah dan Penjamin kontinuitas kepemimpinan nasional.
Secara konstitusional di hampir semua negara penganut sistem presidensial, tugas paling mendasar namun paling strategis dari seorang Wapres adalah berada di garis pertama suksesi kepemimpinan.
Kembali ke calon Wapres pengganti Gibran, UUD 1945 tidak secara spesifik merinci batas waktu bagi Presiden untuk menyampaikan nama-nama calon Wapres ke MPR RI. Namun, sesuai Pasal 48 ayat (2) UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), “Pengajuan nama calon Wakil Presiden oleh Presiden kepada MPR RI, wajib dilakukan paling lambat 14 haru sebelum sidang paripurna MPR berlangsung”.
Artinya, Presiden hanya memiliki waktu relatif singkat untuk memilih 2 (dua) calon Wapres yang akan disampaikan kepada MPR RI. Dengan durasi waktu yang sangat singkat tersebut, tentu saja Presiden tak akan bisa membuat sistem rekrutmen dan seleksi yang komprehensif untuk mendapatkan kandidat yang bisa diterima semua pihak, setidaknya tidak akan menimbulkan polemik, kontroversi dan perdebatan di publik.
Salah satu strategi efektif Presiden dalam mendapatkan 2 (dua) kandidat Wapres yang minim kontroversial adalah dengan menetapkan kriteria2 utama sebagai prasyarat sebelum memilih kandidatnya. Tentu saja kriteria2 ini harus mengacu kepada meritokrasi dan kompetensi yang objektif, relevan dan profesional.
Mengingat peran, tugas, fungsi dan kewenangan Wapres yang makin strategis kedepan, berikut ini beberapa kriteria utama yang penulis usulkan agar bisa meminimalisir polemik dan kontroversi di masyarakat, sebagai berikut:
1. Tokoh Nasional yang Non Partisan, Profesional atau Akademisi.
2. Memiliki rekam jejak bersih dan tidak pernah terlibat KKN secara hukum.
3. Bisa diterima oleh semua elemen masyarakat dan memiliki visi nasionalis
4. Bisa bekerjasama dengan Presiden secara profesional dan proporsional
5. Memiliki kemampuan “leadership” dan komunikasi publik yang baik
Diharapkan dengan 5 (lima) kriteria utama diatas, sang Wapres yang baru, benar2 mampu menjadi katalisator dan dinamisator Pemerintahan Presiden Prabowo sampai 2029!
Bekasi, 13 November 2026
