BEKASI | TERASTV.COM — Pemerintah Kabupaten Bekasi mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi desa untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Bekasi.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam Rapat Sinergi Peran BUMDes dalam Mendukung Program MBG bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Bekasi dan sejumlah perangkat daerah terkait. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Gedung Bupati Bekasi Lantai 2, Cikarang Pusat, pada Kamis (15/1/2026).
Asisten Administrasi Umum (Asda III) Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Iis Sandra Yanti, menjelaskan bahwa pembahasan ini menjadi dasar perumusan skema peran BUMDes sebagai pemasok bahan baku bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemkab Bekasi juga berencana menyusun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum dalam penguatan peran BUMDes pada rantai pasok MBG.
“Fokusnya adalah bagaimana BUMDes dapat berperan sebagai pemasok bahan baku ke dapur MBG. Namun, hal ini harus diawali dengan regulasi yang jelas. Karena itu, kami akan menyiapkan Perbup yang mengatur tata kelola BUMDes, rantai pasok, hingga mekanisme manajemen bahan baku yang masuk ke dapur SPPG,” ujar Iis.
Ia menambahkan, regulasi tersebut nantinya akan mengakomodasi berbagai sumber daya lokal, mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha lainnya. Seluruh alur pasokan akan diatur secara rinci agar berjalan tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Perangkat daerah terkait juga diminta menyiapkan kelompok-kelompok pemasok bahan baku seperti kelompok tani, nelayan, dan peternak agar dapat bermitra dengan BUMDes. Selain itu, pemerintah daerah akan mendukung penyediaan peralatan serta pemenuhan standar kelayakan pangan sesuai ketentuan SPPG.
Secara teknis, langkah strategis yang disiapkan Pemkab Bekasi mencakup penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan BUMDes, serta pemenuhan legalitas usaha. BUMDes yang terlibat diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan produk yang memenuhi standar dapur SPPG.
“Ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden bahwa Program Makan Bergizi Gratis harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Karena itu, kami mendorong pelaksanaannya melalui BUMDes,” tegas Iis.
Pemkab Bekasi akan menerapkan skema pilot project terlebih dahulu. Saat ini terdapat sembilan BUMDes yang telah menjalin kerja sama dengan SPPG dan dinilai siap menjadi percontohan.
Bagi desa yang ditunjuk sebagai pilot project, BUMDes diminta mengajukan kebutuhan pengembangan usaha agar dapat didukung oleh perangkat daerah terkait.
Selain itu, sejumlah BUMDes lain juga tengah dipersiapkan di luar pilot project. BUMDes tersebut saat ini sedang didata oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk kemudian diintegrasikan sebagai mitra pemasok dapur SPPG.
Ke depan, Pemkab Bekasi tidak hanya memperkuat kerja sama yang sudah berjalan, tetapi juga mendorong pengembangan bidang usaha BUMDes agar jenis bahan baku yang disuplai semakin beragam. Dengan demikian, diharapkan BUMDes dapat berkembang lebih luas dan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi desa.
