KARAWANG | Terastv.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X Karawang–Purwakarta, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Dusun Kertajaya RT 001/RW 004, Desa Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Senin (13/07/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi anggota legislatif dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran, agenda itu juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan, pelayanan publik, hingga berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Acara dihadiri aparatur Desa Balonggandu, Pol PP Pamong Praja Kecamatan Jatisari yang mewakili Camat Jatisari, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para Ketua Ranting PDI Perjuangan se-Kecamatan Jatisari, serta ratusan warga Dusun Kertajaya.
Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Jatisari, Ichas Sasmita, mengajak masyarakat memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi.
“Ini merupakan suatu kebanggaan bagi desa dan Kecamatan Jatisari karena kedatangan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Walaupun hari ini agendanya pengawasan, masyarakat dipersilakan menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan, baik terkait infrastruktur, pengairan maupun bidang lainnya. Ini waktunya masyarakat menyampaikan secara langsung,” ujar Ichas.
Senada dengan itu, Kepala Dusun Kertajaya juga mendorong warga agar tidak ragu mengusulkan berbagai kebutuhan yang dapat diperjuangkan melalui jalur pemerintahan, termasuk dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Silakan warga mengajukan kebutuhan atau usulan apa saja, termasuk untuk UMKM. Semua aspirasi akan ditampung,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Pipik Taufik Ismail menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan dukungan terhadap pembangunan desa melalui berbagai program bantuan keuangan.
Menurutnya, DPRD Jawa Barat mendorong alokasi bantuan keuangan desa yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur maupun kebutuhan prioritas masyarakat.
“Di DPRD Provinsi Jawa Barat kami mendorong alokasi bantuan keuangan desa. Melalui dukungan dari provinsi, kami bisa membantu pembangunan seperti penerangan jalan umum (PJU) dan jalan desa di Kabupaten Karawang maupun Purwakarta. Karena itu saya terus berkeliling menemui masyarakat. Jika ada masukan atau keluhan, silakan sampaikan kepada saya agar dapat kami perjuangkan dan dibawa ke tingkat Provinsi Jawa Barat,” ujar Pipik.
Dalam sesi dialog bersama masyarakat, berbagai aspirasi disampaikan kepada Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Di sektor pertanian, warga mengusulkan bantuan pompa air dan perbaikan irigasi agar mampu mengairi sekitar 250 hektare lahan persawahan yang meliputi wilayah Desa Balonggandu.
Selain itu, masyarakat Desa Jatiwangi juga mengeluhkan sebanyak 11 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang lampunya mati dan hingga kini belum mendapatkan pemeliharaan maupun perbaikan.
Sementara itu, warga Desa Cikalong mengajukan permohonan bantuan alat dan mesin pertanian berupa traktor untuk mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, diharapkan komunikasi antara masyarakat dengan wakil rakyat semakin terbuka sehingga berbagai aspirasi pembangunan dapat ditindaklanjuti melalui program pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. ***
