Karawang | Terastv.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jabar X (Karawang–Purwakarta), Pipik Taufik Ismail, menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Dusun Sungai Tegal, Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Minggu (19/04/2026).
Kegiatan ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan visi dan misi kinerja pemerintahan kepada warga. Sejumlah unsur masyarakat turut hadir, mulai dari Sekretaris Desa Sungai Buntu, RT setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga warga sekitar.
Sekretaris Desa Sungai Buntu dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran anggota legislatif tersebut. Ia juga mendorong masyarakat agar aktif menyampaikan berbagai keluhan yang belum tertampung oleh pemerintah desa.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kang Pipik yang telah hadir di desa kami. Kami juga berharap masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama agar bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Pipik menegaskan komitmennya untuk menampung seluruh aspirasi warga dan memperjuangkannya di tingkat provinsi maupun kabupaten.
“Aspirasi ini akan saya tampung, saya catat, dan akan saya bawa ke provinsi. Ke depan, saya akan lebih fokus mendorong percepatan realisasi aspirasi masyarakat,” kata Pipik.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan disampaikan warga yang diwakili oleh pemerintah desa. Mulai dari permasalahan drainase Sepanjang 200 meter, pintu air asin, ketersediaan air bersih, tingginya angka pengangguran, infrastruktur jalan, pengembangan UMKM, hingga kebutuhan penerangan jalan umum (PJU).
Salah satu warga berharap agar berbagai aspirasi yang telah disampaikan dalam kegiatan tersebut dapat benar-benar direalisasikan oleh pemerintah.
Sementara itu, perwakilan nelayan meminta perhatian khusus terhadap kondisi nelayan kecil. Ia berharap adanya dukungan konkret berupa fasilitas penunjang seperti jaring, mesin, dan alat sonar untuk membantu pencarian ikan di laut, sehingga dapat memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil.
Kegiatan pengawasan ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sehingga berbagai kebutuhan dasar warga dapat segera ditindaklanjuti dan direalisasikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
