KARAWANG | Terastv.com — Delapan warga Karawang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) setelah tergiur janji upah tinggi untuk bekerja di kebun tebu di Ogan Komering Ilir. Mereka akhirnya berhasil dipulangkan setelah mengalami kondisi kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, para korban berangkat ke Sumatera Selatan usai mendapat tawaran dari seorang mandor asal Lampung. Mereka dijanjikan upah sebesar Rp420 ribu per hari, lengkap dengan fasilitas makan dan minum selama bekerja.
Namun kenyataan di lapangan jauh berbeda. Salah satu korban, Dede Erwin (45), warga Rengasdengklok Utara, mengungkapkan bahwa sistem kerja yang diterapkan bukan harian, melainkan borongan.
“Pas sampai ke sana ternyata bukan sistem harian, tapi borongan,” ujarnya.
Selama tiga hari bekerja memotong tebu, kelompoknya mampu menghasilkan sekitar 30 ton. Namun, hasil yang diakui hanya 11 ton. Dari pekerjaan tersebut, Dede hanya menerima sekitar Rp1,64 juta.
Kondisi semakin memburuk ketika berbagai potongan biaya dibebankan kepada para pekerja. Janji makan dan minum gratis tidak pernah terealisasi. Para korban bahkan terpaksa berutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga tagihannya mencapai Rp2,61 juta.
“Banyak potongan dari mandor yang enggak masuk akal,” kata Dede.
Para pekerja sempat bertahan dengan harapan bisa mengumpulkan ongkos untuk pulang. Namun situasi memanas saat pembagian upah, yang memicu perselisihan antara pekerja dan mandor hingga nyaris berujung perkelahian.
Di tengah kondisi tersebut, Dede berinisiatif menghubungi Kepala Desa Rengasdengklok Utara. Komunikasi tersebut menjadi titik awal proses pemulangan para korban.
Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Sosial kemudian turun tangan dan menjemput langsung para korban untuk dipulangkan ke daerah asal.
Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja dengan iming-iming upah tinggi, terutama yang berasal dari luar daerah tanpa kejelasan kontrak dan perlindungan tenaga kerja.
