WAKIL BUPATI SUBANG BUKA HIGH LEVEL MEETING TPID, TEKANKAN STABILITAS HARGA JELANG RAMADAN DAN IDUL FITRI 1447H Penulis Redaksi Maret 6, 2026

SUBANG | terastv.com – Wakil Bupati Subang H. Agus Masykur Rosyadi menghadiri sekaligus membuka kegiatan _High Level Meeting_ (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 1447 H/2026 M, yang berlangsung di Aula BP4D Kabupaten Subang, pada Jum’at (06/03/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Subang serta unsur Forkopimda, instansi vertikal, dan perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Subang.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Subang, M. Khairil Syahdu Muchtar, menyampaikan bahwa kegiatan _High Level Meeting_ mengusung tema: “Evaluasi Inflasi 2025 serta Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi HBKN Ramadan dan Idul Fitri 2026.”

Ia menjelaskan bahwa inflasi menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.

Menurutnya, periode Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Ramadan dan Idul Fitri identik dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap bahan pangan, transportasi, serta kebutuhan pokok lainnya yang berpotensi menimbulkan tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan pengendalian yang terkoordinasi.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Februari 2026, inflasi Kabupaten Subang pada Januari 2026 secara _year on year_ tercatat sebesar 2,92 persen, meningkat dibandingkan Desember 2025 sebesar 2,11 persen, namun masih lebih rendah dibandingkan inflasi Provinsi Jawa Barat yang mencapai 3,24 persen serta masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 31 Tahun 2025 yaitu 2,5% ± 1%.

Baca Juga Lapas Karawang Deklarasi Perang terhadap HP Ilegal, Narkoba dan Penipuan, APH Turun Langsung Karawang — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang menggelar Apel Ikrar Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan secara serentak bersama seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Indonesia, Jumat (8/5) pukul 09.00 WIB. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di lingkungan Lapas Karawang sebagai bentuk komitmen nyata dalam menciptakan pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas. Apel ikrar dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Karawang, Ma’ruf Prasetyo, serta diikuti seluruh jajaran pegawai Lapas Karawang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur aparat penegak hukum dan stakeholder terkait, di antaranya Polres Karawang, Kodim 0604 Karawang, BNNK Karawang, Kompi 3 Batalyon C Pelopor Brimob Jabar, Resimen 4 Batalyon B Pelopor Brimob Polri, pemerintah daerah setempat, LSM/Ormas, serta awak media. Dalam pelaksanaan ikrar, seluruh petugas menyatakan komitmen penuh untuk mewujudkan lingkungan Lapas yang steril dan bersih dari peredaran handphone ilegal, narkoba, serta segala bentuk praktik penipuan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan pengawasan, penggeledahan rutin, serta peningkatan integritas seluruh petugas pemasyarakatan. Tidak hanya itu, seluruh jajaran juga menyatakan kesiapan menerima sanksi tegas, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat, apabila terbukti memiliki, menggunakan, maupun menjadi perantara handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan di dalam lingkungan pemasyarakatan. Pernyataan tersebut menjadi bentuk keseriusan dalam mendukung reformasi pemasyarakatan yang bersih dan akuntabel. Usai pembacaan ikrar, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh unsur yang hadir. Penandatanganan ini menjadi simbol sinergi dan dukungan bersama antara Lapas Karawang dengan aparat penegak hukum serta stakeholder terkait dalam upaya pemberantasan handphone ilegal, narkoba, dan penipuan berbagai modus di dalam lapas dan rutan. Kegiatan tersebut juga merupakan implementasi Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam pemberantasan handphone ilegal, narkoba, serta praktik penipuan di lingkungan pemasyarakatan. Melalui langkah ini, diharapkan tercipta sistem pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari berbagai gangguan keamanan maupun pelanggaran hukum. Dalam amanatnya, Kepala Lapas Karawang, Ma’ruf Prasetyo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan handphone ilegal, narkoba, dan penipuan bukan hanya sebatas seremonial, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan konsisten. “Saya mengajak seluruh jajaran untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat dalam pelanggaran. Mari kita bersama-sama menjaga marwah pemasyarakatan agar tetap bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat,” tegasnya. Selepas pelaksanaan ikrar, kegiatan dilanjutkan dengan razia gabungan ke blok hunian warga binaan serta pelaksanaan tes urine massal bagi warga binaan sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di dalam lapas. Di sela-sela kegiatan tersebut, aparat penegak hukum terkait juga memberikan penyuluhan mengenai bahaya narkotika serta dampak hukum yang ditimbulkan, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga binaan terhadap pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkoba.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan HLM ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 24/PEM.01.02/PEREK/2026 tentang Strategi Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadan dan Idul Fitri 1447 H/Tahun 2026.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta OPD teknis yang tergabung dalam TPID Kabupaten Subang dengan menghadirkan narasumber dari BPS, BULOG, Dinas Ketahanan Pangan, DKUPP, serta Dinas Perhubungan.

Sementara itu, Wakil Bupati Subang yang akrab disapa Kang Akur menekankan pentingnya sinergi kuat antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

“Oleh karena itu tentu diperlukan sinergi yang kuat dari semua pihak, khususnya TPID yang dikomandani oleh Pak Sekda. Saya ingin TPID Subang ini menjadi yang terbaik di Jawa Barat,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya belajar dari daerah lain yang telah berhasil mengendalikan inflasi secara efektif.

“Kita bisa belajar ke Ciamis, belajar ke Sumedang, dan daerah lain. Tetapi saya berharap suatu saat daerah lain juga belajar ke Subang karena kita mampu menjaga stabilitas harga dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga Lapas Karawang Deklarasi Perang terhadap HP Ilegal, Narkoba dan Penipuan, APH Turun Langsung

Kang Akur menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali, distribusi berjalan lancar, serta ketersediaan pasokan terjamin agar masyarakat tidak mengalami kepanikan menjelang hari raya.

“Kita harus memastikan harga tetap terjaga, distribusi tidak terganggu, dan pasokan tersedia. Komunikasi kepada masyarakat juga penting agar masyarakat tidak panik menghadapi dinamika harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mendorong TPID untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pemantauan harga secara intensif, mengoptimalkan operasi pasar, serta memperkuat kerja sama antar daerah guna menjaga stabilitas pasokan bahan pokok.

Ia mengajak masyarakat untuk menggalakkan pemanfaatan lahan pekarangan serta gerakan menanam sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

“Saya berharap melalui pertemuan ini kita dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga sehingga masyarakat Kabupaten Subang dapat menjalani bulan Ramadan dan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan sejahtera,” pungkasnya.

Dengan mengucapkan: Bismillahirrahmanirrahim, Kang Akur secara resmi membuka kegiatan _High Level Meeting_ TPID Kabupaten Subang dalam rangka Evaluasi Inflasi 2025 serta Kesiapan Pemerintah Daerah Menghadapi HBKN Ramadan dan Idul Fitri 1447H.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, pimpinan perangkat daerah, perwakilan instansi vertikal, BPS, BULOG, serta anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Subang.